Sistematika RKPDes yang Harus Dipahami

KONSIDERAN –  Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKPDes  merupakan agenda rutin tahunan yang sudah menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Desa.

Mengapa harus menyusun RKPDes ? Karena RKPDes merupakan dokumen  tertulis perencanaan pembangunan desa dalam satu tahun anggaran.

Mengenai penyusunan RKPDes ini diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang  Desa bahwa  setiap Desa wajib menyusun RKPDes.

Dalam penyusunan RKPDes, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 29 menyebutkan:
a. Pemerintah Desa menyusun RKPDes sebagai penjabaran RPJM Desa.
b. RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
c. RKPDes mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
d. RKPDes ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
e. RKPDes menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam menyusun RKPDes, secara umum sistematika susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Visi dan Misi
1.4. Maksud dan Tujuan.
1.5. Sistematika Penyusunan RKPDes

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1.   Kondisi Objektif Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
2.1.3 Sumber Daya Manusia
2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa
2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya

2.2.   Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
2.3.   Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapatan Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Desa
3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga


BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.1.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.1.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V  : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDES

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN:
1. Tabel Daftar Prioritas Kegiatan dan Rencana Anggaran Desa
2. Tabel Daftar Usulan RKPDes
3. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
4. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
5. Berita Acara Penetapan RKPDes
6. Lampiran SK Tim Penyusunan RKPDes
7. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKPDes
8. Daftar Pengertian Istilah
9. dan lain-lain (jika masih ada yang kurang).

Demikian sistematika penyusunan RKPDes yang harus dipahami oleh Pemerintah Desa.***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *