Sebagai Bentuk Transparansi, Pemdes Jatiwangi Selalu Pajang Banner Realisasi APBDes

KONSIDERAN – Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi anggaran menjadi suatu asas yang harus dikedepankan.

Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Desa (Pemdes) Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Jawa Tengah, berupaya untuk menjalankan asas transparansi itu dalam pengelolaan keuangan desa.

Ini dibuktikan dengan adanya banner infografis realisasi penggunaan anggaran dalam APBDes 2022 yang dipajang di lingkungan kantor balai desa Jatiwangi.

Infografis tersebut bisa diakses warga masyarakat desa Jatiwangi maupun pengguna informasi publik lainnya.

Terkait dengan pemasangan banner infografis realisasi APBDes 2022 tersebut, Sekretaris Desa Jatiwangi, Suratno, saat ditemui konsideran.com pada Kamis 23 Februari 2022 di kantornya, dia menyatakan bahwa pihaknya senantiasa berupaya untuk transparan dalam mengelola keuangan desa.

Bentuk transparansi tersebut, salah satunya dibuatkan banner infografis realisasi APBDes yang dapat diakses warga masyarakat.

Sebagai informasi, selain transparan, dalam pengelolaan keuangan desa juga harus akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berikut ini asas-asas pengelolaan keuangan yang harus diimplementasikan pemerintah desa :

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya telntang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. ***(darojat/konsideran)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *