Pengertian Perbuatan Korupsi Menurut Undang-Undang

KONSIDERAN – Dewasa ini perbuatan korupsi hampir terjadi di segala lini kehidupan.

Apa itu perbuatan korupsi ? Ketentuan mengenai perbuatan korupsi diatur dalam berbagai peraturan, baik pada jenjang undang-undang maupun peraturan di bawahnya.

Berdasarkan Undang –Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 3 mendefinisikan perbuatan korupsi adalah tindakan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

“Perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sehingga berakibat pada kerugian keuangan Negara”

Pengertian perbuatan korupsi yang  dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut menunjukkan bahwa perbuatan korupsi mengandung unsur:

  1. Penyalahgunaan wewenang jabatan yang didudukinya baik di lembaga resmi pemerintah maupun di lembaga non-pemerintah. Korupsi dapat juga terjadi di antara teman ketika seseorang menggunakan uang yang dipercayakan kepada dirinya. Korupsi dapat terjadi ketika sejumlah orang mengumpulkan untuk kegiatan sosial, perayaan hari Kemerdekaan 17 Agustus, mengumpulkan zakat, dan sebagainya. Oleh karena itu korupsi dapat terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari asal ada kesempatan dan ketidakjujuran.
  2. Hasil dari perbuatan korupsi memberikan keuntungan kepada pelaku, orang lain, lembaga lain. Keuntungan dapat berupa uang, barang, dan fasilitas yang tidak sah (haram). Seseorang melakukan korupsi walau pun dirinya tidak mendapatkan keuntungan uang, apabila orang lain atau lembaga lain yang mendapatkan keuntungan tersebut.
  3. Akibat dari korupsi terjadi kerugian pada keuangan negara yang berdampak pada kehidupan bangsa, masyarakat dan perorangan dalam aspek seperti ekonomi, sosial, psikologis, politik, dan budaya. Kerugian keuangan negara terjadi dalam keuangan APBN dan di luar APBN.
  4. Kerugian dalam kehidupan bangsa berdampak pada kerugian pada kehidupan setiap warga negara sebagai bagian dari bangsa. Kerugian tersebut baik dalam kehidupan ekonomi karena keterbatasan kesempatan kerja dan kemampuan memberikan penghasilan yang layak, kerugian sosial karena adanya ketimpangan sosial, kerugian budaya berupa perilaku tidak jujur.

Itulah pengertian perbuatan korupsi menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Semoga dengan memahami hal ini bisa melahirkan kesadaran sikap antikorupsi di semua lini, termasuk di level Desa.

Jadi, desa bebas korupsi adalah mimpi jika tidak ada kesadaran sikap antikorupsi.***

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *