Memahami Pengelolaan Aset Desa

Foto : pixabay

KONSIDERAN –  Setiap desa, entah banyak atau sedikit hampir dipastikan semuanya mempunyai aset desa.

Apa sih aset desa itu?  Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 76 ayat (1) menyebutkan, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya.

Selain kekayaan asli desa sebagaimana tersebut di atas, ada jenis aset lain milik desa, yaitu:

a) kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDes.

b) kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis.

c) kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan.

d) hasil kerjasama desa.

e) kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ketentuan bahwa Aset Desa sebagai salah satu sumber kekayaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Terkait aset desa, Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelolanya, aset desa bukan hanya berupa sumber daya alam tetapi juga sumber daya lain yang bisa dikelola untuk membangun desa.

Agar Aset Desa bisa dikelola secara maksimal dan bermanfaat bagi segenap warga desa, maka Pemerintah Desa berkewajiban untuk membuat regulasi atau aturan yang menjaga dan menyelamatkan Aset Desa, yaitu berupa Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur soal aset desa.

Pembuatan regulasi ini penting untuk dilakukan. Sebab menurut Undang-Undang Desa, pencatatan dan penataan Aset Desa dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang desa berlaku.

Artinya, tahun 2016 adalah tahun terakhir bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk melakukan penataan dan pencatatan terhadap aset desa.

Namun dari penelusuran konsideran.com faktanya masih banyak desa yang belum melakukan pencatatan aset desa sebagaimana telah diamanatkan oleh  undang-undang. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *