Koordinator Provinsi TPP Jawa Tengah Sosialisasikan BLT Dana Desa 2023

KONSIDERAN – Melalui postingan di media sosial facebook dan platform media sosial lainya, Koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Jawa Tengah, Evy Nurmilasari, menyosialisasikan kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa tahun 2023.

Dalam sosialisasinya, Bu Evy, demikian biasa disapa, menyampaikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 yang di dalamnya mengatur kriteria penerima BLT Dana Desa 2023

Dikutip pada Minggu 18 Desember 2022 dari postingan di facebook, Koordinator Provinsi TPP Jawa Tengah ini menyampaikan, bahwa
kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2023 adalah sebagai berikut:

a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem.
b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis.
c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Seperti diketahui, secara garis besar Permendes PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2023 adalah diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pencapaian SDGs Desa tersebut meliputi:
1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.

Adapun penjelasan penggunaan dari hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaannya meliputi:
a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik desa bersama.
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.
c. Pengembangan Desa wisata.

2. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Penggunaannya meliputi:
a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun.
b. Ketahanan pangan nabati dan hewani.
c. Pencegahan dan penurunan stunting.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa.
e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa.
g. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen dari pagu Dana Desa setiap desa.
h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.
i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

3. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa.
Penggunaannya meliputi:
a. Mitigasi dan penanganan bencana alam.
b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Terkait BLT Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLT Dana Desa dialokasikan maksimal 25 prosen dari total pagu Dana Desa setiap desa.

Bantuan untuk Warga Miskin Ekstrem di desa dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.

Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
a. Bertempat tinggal di wilayah desa.
b. Diputuskan melalui Musyawarah Desa.
c. Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
d. Diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.*** (darojat/konsideran)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *