6 Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Informasi Publik

KONSIDERAN – Era keterbukaan informasi menuntut badan publik desa untuk senantiasa menyediakan informasi publik desa yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat desa.

Untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa yang partisipasi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah desa diwajibkan melakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa.

Apa itu informasi publik desa ?  Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Mengenai hal ini, Pemerintah melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, pada Pasal 7 dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib :

  1. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
  2. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Komisi ini;
  3. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa;
  5. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan
  6. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Ditingkat desa, yang termasuk Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan  Badan Kerja Sama Antardesa.

Oleh sebab  itu, kepada keempat badan publik desa tersebut menurut Peraturan Komisi Informasi diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana informasi publik desa.

Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di dalamnya mengklasifikasikan sebuah informasi publik menjadi 4 kategori, yaitu :

  • Informasi publik yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala.
  • Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
  • Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
  • Informasi publik yang dikecualikan.

Karenanya, untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses Informasi Publik, pemerintahan desa harus melakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa.***

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *