Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Pagerbarang Ingatkan Desa Supaya Taat Bayar Pajak Dana Desa

KONSIDERAN – Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan  Desa Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, Muchamad Fajar, SH  mengaku dalam berbagai kesempatan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi tak bosan-bosannya mengingatkan kepada pihak desa untuk taat membayar pajak dana desa.

Hal tersebut ditegaskan saat melakukan pertemuan dengan kepala desa Randusari Kecamatan Pagerbarang, Jadi Sanyoto, di ruang kerja kepala desa, pada Jumat 3 Februari 2023.

Soal bayar pajak DD menurut Muchamad Fajar, penting disampaikan kepada desa, karena dirinya tidak ingin ada desa di wilayah Kecamatan Pagerbarang yang tersandung masalah hanya karena tidak taat dalam membayar pajak atas penggunaan dana desa.

“Pajak DD tinggal dibayarkan saja ke negara, kan dana untuk bayar pajak bukan dari kantong pribadi,” ujar Kasi Pemerintahan Desa tersebut.

Dalam pertemuan dengan Kepala Desa Randusari itu, selain Kasi Pemerintahan Desa, ikut hadir Sekretaris Desa, Bendahara Desa, 2 orang Pendamping Desa Kecamatan Pagerbarang, Masruri dan Dedi RA, serta Pendamping Lokal Desa, Darojat.

Sekedar diketahui, bahwa atas penggunaan dana desa, pihak desa melalui bendahara desa berkewajiban membayar pajak kepada negara, yang terdiri atas :

1. Pajak PPh Pasal 21
Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP).

2. Pajak PPh Pasal 22
Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah.

3. Pajak PPh Pasal 23
Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.

4. Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)
Pajak yang dipotong atas pembayaran :
1. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
2. Persewaan tanah dan atau bangunan
3. Jasa Konstruksi

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya di atas Rp 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Di pertemuan yang diinisiasi oleh Sekretaris Desa Randusari, disamping menyampaikan soal pajak dana desa, Muchamad Fajar juga menyinggung terkait penggunaan dana desa 3 persen untuk operasional pemerintahan desa.

Muchamad Fajar meminta kepala desa agar  memahami bahwa penggunaan dana desa 3 persen dari pagu dana desa tersebut untuk operasional pemerintahan desa, dan bukan untuk kepala desa.

Selain itu, dia juga mengingatkan kewajiban desa lainnya, seperti SPJ kegiatan desa 2022 harus dilengkapi data dukung yang benar.***(Darojat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *