Harap Dicatat, 4 Rancangan Peraturan Ini Bukan Kewenangan BPD

KONSIDERAN –  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya, diantaranya  menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Namun demikian ada empat Raperdes  yang menjadi kekecualian  bagi  BPD yang tidak termasuk dalam kewenangannya  untuk menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Pada Pasal  7 di Permendagri  tersebut ditegaskan bahwa  BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.  Tetapi dikecualikan untuk rancangan peraturan desa berikut ini :

  1. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
  2. Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
  3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
  4. Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Dengan kata lain, Rancangan Peraturan Desa apa saja  boleh disusun dan diusulkan oleh BPD.

Namun 4 macam Rancangan Peraturan Desa seperti tersebut di atas sebagai pengecualian yang tidak bisa disusun dan diusulkan oleh BPD.

Artinya, keempat  Rancangan Peraturan Desa tersebut  hanya boleh disusun dan diusulkan oleh Pemerintah Desa.

Mengenai hal ini, selengkapnya  dijekaskan  dalam Permendagri  Nomor 111 Tahun 2014, pada Paragraf 2 mengenai  Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD pada Pasal 7 disebutkan :

(1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Demikian uraian singkat mengenai pengecualian 4 Rancangan Peraturan Desa yang tidak boleh disusun dan diusulkan oleh BPD.***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *