Dokumen ini Harus Disertakan dalam Rancangan Perdes APBDes

KONSIDERAN – Sebelum disahkan menjadi  Peraturan Desa (Perdes), sebuah Rancangan Peraturan Desa  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) haruslah dilampiri  dengan sejumlah dokumen pendukung sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lalu, apa saja dokumen-dokumen pendukung tersebut ?  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 34, diuraikan bahwa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu harus melampirkan atau menyertakan dokumen-dokumen paling sedikit meliputi :

  1. Surat pengantar.
  2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes.
  3. Peraturan Desa mengenai RKPDes.
  4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
  5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia).
  6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (jika tersedia).
  7. Berita Acara hasil musyawarah BPD.

 

Terkait penyampaian Rancangan Peraturan Desa APBDes,  lebih lanjut pada Pasal 34 menyatakan, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Selanjutnya dijelaskan, Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Demikian penjelasan mengenai dokumen yang harus dilampirkan oleh pihak pemerintah desa dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa soal APBDes ini harus sudah disahkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan.***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *