Dalam Keputusan Menteri Desa, TPP Harus Kuasai Pengetahuan Dasar Ini

KONSIDERAN – Menguasai pengetahuan dasar tentang kebijakan tentang desa, pembangunan desa, pengorganisasian pembangunan desa, pengendalian kinerja dan percepatan laju pembangunan desa dan perdesaan serta  pemberdayaan masyarakat desa, yang meliputi pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengetahuan dasar lainnya, sudah menjadi keharusan bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam melakukan  pendampingan desa.

 

Dalam petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 40 Tahun 2021, dalam melakukan pendampingan, TPP harus menguasai pengetahuan dasar tentang :

1.  Kebijakan tentang Desa yang mencakup :

    • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    • Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
    • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
    • Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
    • Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
    • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
    • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
    • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun; dan
    • Peraturan teknis lainnya berkenaan dengan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

 

2.  Pembangunan Desa, yang mencakup:

    • SDGs Desa sebagai arah pembangunan desa;
    • perencanaan Pembangunan Desa;
    • swakelola Pembangunan Desa;
    • Padat Karya Tunai Desa;
    • pendayagunaan sumber daya pembangunan di Desa;
    • partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
    • akuntabilitas sosial dalam Pembangunan

 

3.  Pengorganisasian Pembangunan Desa, yang mencakup:

    • manajemen Pembangunan Desa;
    • Pendataan Desa secara partisipatif;
    • digitalisasi Pembangunan Desa;
    • pendayagunaan Sistem Informasi Desa; dan
    • sistem peringatan dini;

 

4.  Pengendalian kinerja dan percepatan laju Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang meliputi pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

 

5.  Fungsi kolaborasi, dinamisasi dan adaptasi desa dan masyarakat desa, yang mencakup:

    • penguatan masyarakat Desa sebagai subjek Pembangunan Desa;
    • penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
    • penguatan kelembagaan Desa dinamis;
    • penguatan budaya Desa adaptif;
    • kerja sama antar Desa; dan
    • penguatan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, yaitu lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota, dan/atau APBDes.

 

6.  Analisa sosial, yang mencakup:

    • Teori dan konsep Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
      1. pembangunan Perdesaan berbasis aset (aset based rural development);
      2. pembangunan Perdesaan terpadu (integrated rural development);
      3. pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan (sustainable rural development);
      4. pemberdayaan masyarakat (community empowerment);
      5. pengorganisasian masyarakat (community organization);
      6. pembangunan masyarakat (community development); dan
      7. teori atau konsep baru lainnya tentang Pembangunan Desa dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, atau sesuai hasil pengembangan konseptual oleh Kementerian Desa, PDT dan
    • Metode/cara analisa sosial, meliputi metode analisis gender, metode SWOT, metode Rapid Rural Appraisal (RRA), metode Participation Rural Apraisal (PRA) dan metode lainnya sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    • Inovasi pembaharuan Pembangunan Desa, yang meliputi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan inovatif, pengembangan desain/model dan mereplikasi model pencapaian SDGs Desa serta teknik pendampingan
    • Media komunikasi dan informasi, teknologi komunikasi, dan
    • Pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, yang meliputi pendidikan orang dewasa, pengembangan kapasitas literasi, pengembangan komunitas pembelajar, pembelajaran jarak jauh, serta bimbingan dan

 

Itulah pengetahuan dasar yang harus dikuasai TPP menurut Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 40 Tahun 2021. (Darojat/SeputarDesa)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *