Opini  

Catatan Kritis Realisasi Program Ketahanan Pangan dari Dana Desa

Oleh : Thomas Sutana (PLD Kecamatan Delanggu, Klaten)

KONSIDERAN- Penulis masih ingat apa yang dikatakan oleh capres Prabowo Subianto saat debat capres-capres Jokowi di tahun 2019.

Saat itu, capres Prabowo Subianto mengatakan, telah terjadi kebocoran APBN sekitar 20 %.

Ungkapan capres Prabowo Subianto saat itu mengundang gelak tawa penonton yg rasanya mengandung nada mengejek.

Jika jujur mau mengakui, apa yang dikatakan capres Prabowo Subianto malah bisa melebihi 20%.

Ingat kasus anggaran 500 T yang tidak tepat sasaran untuk penanganan program stunting.

Kasus pegawai pajak (RAT) yang semula diberitakan memiliki harta kekayaan tak wajar sekitar 56 milyar ternyata diduga memiliki harta kekayaan 2 triliun.

Belum termasuk isu transaksi 349 triliun yang mencurigakan. Dalam pengertian tertentu, “istilah kebocoran” di sini tidak hanya mengacu pada tindakan korupsi tetapi juga pada efektivitas penggunaan anggaran itu sendiri.

Artinya jika anggaran yang dihabiskan tapi tidak bisa menunjukkan output yang jelas dan terukur bisa dikategorikan sebagai kebocoran.

Pada masa pandemi tahun 2022, sebetulnya Kemendesa PDTT secara inovatif mengeluarkan pedoman penggunaan dana desa, yang mana salah satunya 20% dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan.

Program inovasi ini tentu muncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang suram. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tingkat inflasi yang mengalami kenaikan tentu akan berdampak pada tingkat kemiskinan.

Dengan program ketahanan pangan yang dilakukan di desa-desa, diharapkan desa mempunyai lumbung pangan sehingga warga desa mempunyai akses terhadap pangan.

Dalam konteks ini, SDGs desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan menemukan perwujudan dari program ketahanan pangan.

Mewujudkan inovasi di tataran lapangan tidak semudah membalikkan tangan. Ada prasyarat yang dipenuhi terlebih dulu untuk menerapkan sebuah inovasi karena inovasi itu sendiri menuntut sebuah perubahan dan sebuah kompetensi yang disiapkan terlebih dulu.

Apakah desa (pemdes dan warga desanya ) sudah siap dengan program ketahanan pangan ? Dan juga, apakah para TPP juga siap mengawal dan melaksanakan program ketahanan pangan ?.

Pertama, penulis melihat bahwa pemdes dan tokoh masyarakat tidak siap melaksanakan program ketahanan pangan.

Bahkan, mereka enggan atau merasa terpaksa menjalankan program ketahanan pangan.

Pemdes dan tokoh masyarakat desa terbiasa dengan pola pembangunan konsumtif (pembangunan fisik).

Sedikit sekali, desa-desa mempunyai kisah sukses dalam pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, bisa ditebak bahwa program ketahanan yang dijalankan pada tahun 2022 hanya bersifat formalitas belaka.

Kedua, para TPP itu sendiri yang boleh dikatakan sebagian besar tidak mempunyai latar belakang dunia pertanian.

Mereka juga mengalami kebingungan dalam mendampingi desa untuk membuat program ketahanan pangan.

Akhirnya, bentuk dari program ketahanan pangan itu sendiri ada yang menyimpang dari substansi ketahanan pangan itu sendiri.

Anggaran 20% Dana Desa pada tahun 2022 berkisar 13,6 – 14 triliun. Ini bukan jumlah yang sedikit.

Secara administrasi dan angka statistik, bisa diketahui berapa anggaran yg dihabiskan untuk budi daya ikan, budi daya kambing, budi daya sapi, dan ayam untuk ketahanan pangan hewani.

Berapa anggaran budi daya sayuran untuk ketahanan pangan nabati ? Berapa anggaran untuk pembuatan lumbung pangan dll.

Namun, pertanyaannya sekarang adalah apakah program ketahanan pangan yang dilakukan oleh desa menunjukkan hasil yang baik.

Berapa ribu ton panen lele, nila, gurame dll. Berapa ribu ton daging kambing, ayam dan sapi yang bisa diproduksi ? Berapa ribu ton telor ayam yang bisa dihasilkan ?

Atau jangan-jangan, program ketahanan pangan justru tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Dengan jujur penulis akui, hanya 1 desa dampingan dari 3 desa dampingan penulis yang menunjukkan progress yang baik.

Progran Ketahanan Pangan untuk peternakan ayam, setiap hari hampir 100% dari 200 ayam petelor bisa menghasilkan telor.

Produksi 200 telor setiap hari bisa menutup pembiayaan pakan, upah pekerja dan masih ada laba usaha.

Selain itu, telor-telor ayam ini dibeli oleh warga desa dengan harga yang lebih murah, malah warga desa terpaksa pesan dulu untuk membeli telor ayam.

Tahun ini, jumlah ayam akan ditambah 200 ekor ayam lagi dari anggaran ketahanan pangan.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, tim pendamping Kecamatan Delanggu-KlatenĀ  mencoba memperbaiki jalannya program ketahanan pangan agar tahun 2023 program ini bisa berjalan lebih baik.

Bentuk ketahanan pangan itu sendiri sudah sesuai dengan substansi ketahanan pangan dan tim pendamping bekerja sama dengan PPL Pertanian untuk turut mendampingi program ketahanan pangan.

Menggandeng PPL pertanian adalah langkah untuk menutupi kurangnya kompetensi dalam dunia pertanian.***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *