Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia

KONSIDERAN – Pemerintah Desa sebelum melakukan pengadaan barang/jasa harus terlebih dulu memahami aturan terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Oleh karena itu, aparatur desa yang bertugas dalam pengadaan barang/jasa harus paham betul aturan pengadaannya.

Seperti diketahui bahwa  pengadaan barang atau jasa bisa dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia.

Bila melalui pengadaannya melalui Penyedia, berikut ini penjelasan mengenai persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam pengadaan barang atau jasa di desa :

1. Kepala Seksi/Kepala Urusan (Kasi/Kaur) yang membidangi sesuai struktur pemerintah desa, menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:
1) waktu pelaksanaan pekerjaan;
2) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
3) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
5) rancangan surat perjanjian.

2. HPS adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.

Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut.
b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah
1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
2) harga yang paling rendah, jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka (1).

3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:

a. Menggunakan data/informasi antara lain:
1) Harga pasar di Desa setempat; atau
2) Harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).

4. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

5. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

6. Rancangan surat perjanjian digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.

7. Dalam hal pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

Demikian persiapan yang harus dipahami pihak desa sebelum melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di desa.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *