Asas Pengelolaan Keuangan Desa Yang Harus Ditaati

KONSIDERAN  –  Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan harus berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Praktik Pemerintahan Desa yang baik diantaranya yakni taat pada asas pengelolaan keuangan desa.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi : transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sudah menjadi sebuah keharusan yang mesti dijalankannya.

Berikut ini penjelasan asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut :

  1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
  4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
  • Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
  • Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/Perubahan APBDes.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *