9 Larangan Bagi Anggota BPD Menurut Permendagri

KONSIDERAN – Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan  peraturan yang berlaku.

Sedikitnya ada 9 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya.

Terkait larangan anggota BPD, tidak hanya diatur dalam Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  No.110 Tahun 2016 tentang BPD, dalam Paragraf 6 Pasal 26 secara gamblang menjelaskan larangan-larangan bagi anggota BPD.

Dijelaskan dalam regulasi tersebut, anggota BPD dilarang :

  1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
  2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  3. Menyalahgunakan wewenang;
  4. Melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
  6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  7. Sebagai pelaksana proyek Desa;
  8. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Demikian larangan bagi anggota BPD menurut peraturan perundangan yang berlaku baik dalam Permendagri No.110/2016 maupun dalam UU Desa. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *