6 Indikator Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KONSIDERAN – Dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan desa, ada enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan. Indikator- indikator tersebut adalah :

  1. Indikator pertama, tersedianya sistem pemberian informasi pada publik. Pada indikator ini, dalam suatu pemerintahan, menyediakan adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Misal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen (misalkan IMB) harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.
  2. Indikator kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dan prosedur tersebut bersifat simpel,dan mudah dipahami oleh pengguna.
  3. Indikator ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia.
  4. Indikator keempat, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
  5. Indikator kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
  6. Indikator keenam, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (information society) yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Pada Pemerintahan Desa, terkait keterbukaan informasi publik, diperjelas dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Ada tiga aspek penting dalam transparansi publik, yaitu :

  1. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan;
  2. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah; dan
  3. Berlakunya prinsip check and balance(antar lembaga eksekutif dan legislatif), bila di desa berarti antar pemerintah desa dan BPD.

Transparansi menjadi salah satu karakteristik dari good governance. Jika aparatur desa menggalakan penerapan prinsip-prinsip transparansi, maka dia telah membentuk dan mengembangkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).(sd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *