5 Jenis Pajak Atas Penggunaan Dana Desa

KONSIDERAN – Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa  diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Salah satu kewajiban desa terkait pengelolaan keuangan desa adalah memungut dan menyetor pajak  atas penggunaan dana desa ke kas Negara.

Kewajiban memungut dan menyetor pajak merupakan tugas seorang bendahara desa yang juga Kepala Urusan Keuangan di Pemerintah Desa.

Apa saja jenis-jenis pajak atas penggunaan Dana Desa  yang harus dibayarkan ?  Berikut ini penjelasannya :

1. Pajak PPh Pasal 21
Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP).

2. Pajak PPh Pasal 22
Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah.

3. Pajak PPh Pasal 23
Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.

4. Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)
Pajak yang dipotong atas pembayaran :
1. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
2. Persewaan tanah dan atau bangunan
3. Jasa Konstruksi

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN
)
Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya di atas Rp 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Itulah lima jenis pajak yang harus dibayarkan pihak desa kepada Negara jika ada penggunaan dana desa seperti tersebut di atas.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *