3 Kelompok Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Desa Ini harus Bersertifikasi

KONSIDERAN – Terkait penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa pada pasal 128 ayat 1.

Pasal 128 ayat 1 tersebut berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan.

Secara teknis kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Bicara mengenai tenaga pendamping profesional dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pada pasal 129 di PP 43/ 2014 menegaskan bahwa tenaga pendamping profesional diharuskan memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

Tenaga pendamping profesional tersebut, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 terdiri atas :

1. Pendamping Desa
Pendamping Desa ini bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa, pengembangan BUM Desa dan Pembangunan berskala lokal desa.

2. Pendamping Teknis
Pendamping Teknis ini bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat ini bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Itulah 3 kelompok tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat desa yang harus bersertifikasi. Dengan demikian keberadaannya diakui secara kompetensi.

Mengapa tenaga pendamping harus berkompetensi ? Hal ini tidak lain agar tujuan penyelenggaraan pemberdayaan  masyarakat desa tercapai.

Apa tujuan pemberdayaan masyarakat desa ?  Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu
kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat,
serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.***

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *