2 Jenis Penyertaan Modal BUMDes yang Perlu Diketahui

KONSIDERAN – Dalam membangun usaha atau bisnis, modal menjadi hal yang penting, demikian juga dalam membangun atau mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mengenai permodalan BUMDes  sudah diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pada Pasal 135 menyebutkan :

  1. Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.
  2. Modal BUMDes terdiri atas :              a. penyertaan modal Desa;                b. penyertaan modal masyarakat Desa.
  3. Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
  4. Penyertaan modal Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBDes.
  5. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDes yang disalurkan melalui APB Desa.

Mengenai hal ini, dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memaparkan, Penyertaan Modal Desa terdiri atas:

  1. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  2. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  3. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  4. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Dalam penyertaan modal BUMDes, pemberi modal dapat berupa dana atau uang, dan bisa juga penyertaan modal dalam bentuk aset.

Penyertaan modal dalam bentuk dana/uang adalah pemindahtangan dana/uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDes.

Sedangkan, penyertaan modal dalam bentuk aset adalah pemindahtangan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDes. Contohnya yaitu Tanah Kas Desa, Pasar Desa, dan inventaris aset milik desa lainnya.

Itulah kedua jenis penyertaan modal yang diterapkan oleh desa untuk penguatan modal BUMDes, dengan demikian  sebuah penyertaan modal kalau bukan berupa dana/uang, pasti penyertaan modal berbentuk aset.

Karenanya, dalam proses penyerahan penyertaan modal BUMDes yang dituangkan dalam berita acara harus disesuaikan dengan  jenis penyertaannya, berupa dana apa berbentuk aset.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses serah terima penyertaan modal ini, kepala desa, Ketua atau direktur BUMDes, dan pengawas BUMDes, dengan penjelasan :

  1. Kepala Desa bertindak sebagai Pihak yang menyerahkan (Penyerah/Pemberi) mewakili Pemerintah Desa;
  2. Direktur BUMDes bertindak sebagai Pihak yang menerima (Penerima) mewakili pengurus/pengelola BUMDes; dan
  3. Pengawas BUMDes.

Demikian ulasan singkat terkait penyertaan modal BUMDes.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *